Perkuat Kerjasama Kemitraan

Senin, 27 Februari 2017 | 19:55
Share this post :

INDOPOS.CO.ID - BKKBN sebagai lembaga yang mendapatkan mandat dalam mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) ke 3, 5 dan 8. Hampir dalam setiap kesempatan baik di hadapan masyarakat umum hanya rapat internal BKKBN, Surya Chandra Surapaty menyebutkan kalimat tersebut. Dia menjabarkan bawah yang dimaksud Nawacita agenda prioritas tiga adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu agenda prioritas ke 5, ”Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, serta agenda prioritas ke 8, ”Melakukan revolusi karakter bangsa”. ”Saya tidak akan bosan bosan menyuarakan ini untuk kemajuan bangsa ini. Dengan tiap kali diucapkan maka akan melekat dan dapat memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat luas melalui program KKBPK,’’ ujar Surya Chandra.

Lewat Rakornas Program KKBPK yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2017 lalu upaya mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015 - 2019. Tema rakornas tahun ini “Dengan program KKBPK, kita tingkatkan kualitas Manusia Indonesia yang memiliki Karakter Bangsa dalam Kerangka NKRI.”Rakor kali ini juga bertujun meningkatkan Peran Pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasional program KKBPK untuk mencapai sasaran yang direncanakan.

Tak kurang dari 16 rumusan dari hasil Rakoras diantaranya meningkatkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan makna perencanaan keluarga yang sehat dengan mengintensifkan upaya komunikasi dan interaksi yang terus menerus melalui berbagai saluran komunikasi dengan memperhatikan kearifan lokal baik oleh jajaran BKKBN maupun mitra kerja.

Rumusan lainnya pendayagunakan secara maksimal dan merata serta memuktahirkan data hasil Pendataan Keluarga 2015 untuk melakukan pemetaan wilayah sasaran dalam rangka melakukan percepatan pemerataan pencapaian hasil intervensi sasaran program KKBPK terutama dalam rangka mengantisipasi SDKI 2017. Strategi advokasi, KIE dan penggerakan yang inovatif dan spesifik sesuai dengan peta permasalahan sasaran program KKBPK di wilayah masing-masing, serta melaksanakan rencana aksi yang telah disusun.

Perangkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten dan Kota harus mengawal dan memastikan Program KKBPK dapat terakomodir secara memadai. Hal ini memerlukan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang harus dirumuskan secara tegas dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Peran mitra pembangunan keluarga untuk membangun kerjasama dalam program pembangunan keluarga berdasarkan siklus hidup. BKKBN harus memperkuat kemitraan melalui kerjasama pemanfaatan skema Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Keluarga Harapan dan Operasional Dana Desa, untuk penguatan pembinaan ketahanan keluarga melalui poktan. Diperlukan Peta Jalan (Road Map) pengelolaanASN BKKBN dalam rangka menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel termasuk PKB/PLKB Kabupaten dan Kota yang akan dialihkan sebanyak 15.777 orang. Perlu pengawalan terhadap proses pembiayaan dan pengalihan PKB/PLKB.

Memperhatikan arahan dari Bapak Wakil Presiden RI, Kepala BKKBN, keynote speech dari Menteri Koordinator PMK, Menteri Kesehatan,Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Sosial, Panglima TNI dan Kepala BPKP serta paparan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilanjutkan dengan diskusi Komisi, maka dirumuskan hasil Rakornas sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman keluarga dan masyarakat akan makna perencanaan keluarga yang sehat dengan mengintensifkan upaya komunikasi dan interaksi yang terus menerus melalui berbagai saluran komunikasi dengan memperhatikan kearifan lokal baik oleh jajaran BKKBN maupun mitra kerja.

2. Memberikan perhatian yang serius dengan memberikan intensitas kegiatan yang memadai di wilayah pedesaan khususnya daerah miskin dan kumuh perkotaan.

3. Mendayagunakan secara maksimal dan merata serta memuktahirkan data hasil Pendataan Keluarga 2015 untuk melakukan pemetaan wilayah sasaran dalam rangka melakukan percepatan pemerataan pencapaian hasil intervensi sasaran program KKBPK terutama dalam rangka mengantisipasi SDKI 2017.

4. Diperlukan segera strategi advokasi, KIE dan penggerakan yang inovatif dan spesifik sesuai dengan peta permasalahan sasaran program KKBPK di wilayah masing-masing, serta melaksanakan rencana aksi yang telah disusun.

5. Menyikapi Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Ker ja Pemerintah Daerah tahun 2017, BKKBN diharapkan da pat berkoordinasi dan bersinergi dengan mitra kerja serta sektor terkait untuk merealisasikan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang KKBPK di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

6. Perangkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten dan Kota harus mengawal dan memastikan Program KKBPK dapat terakomodir secara memadai. Hal ini memerlukan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang harus dirumuskan secara tegas dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).

7. Advokasi kepada Pemda yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2017, sebagaiupaya dalam mengim ple mentasikan program KKBPK masuk kedalam RPJMD, bagi Pemda yang tidak melaksanakan Pilkada, harus dipastikan bahwa program KKBPK sudah terakomodir dalam RKPD tahun 2017, sesuai amanat Permendagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2017.

8. Perencanaan program dan anggaran harus mengikuti pendekatan Money Follow Program yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial, sehingga kegiatan akan berorientasi pada output dan dampak yang terukur termasuk penggarapan model Kampung KB.

9. Perlu penguatan sistem informasi kampung KB serta meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan sektor/lembaga terkait. Tahun 2017 Kampung KB harus terbentuk di seluruh kecamatan sebagai model dan metode penggarapan daerah-daerah legok untuk memastikan setiap wilayah di nusantara ini dijangkau oleh pelayanan informasi, pelayanan teknis medis dan pelayanan pengasuhan keluarga.

10. Penandatangan MoU antara BKKBN denganKementerian Dalam Negeri, BPKP, dan TP-PKK, harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama atau Rencana Aksikedua belah pihak pada tahun 2017. Sedangkan bagi yang telah MoU, tetap harus dipastikan tindak lanjut implementasi konkretnya terutama MoU dengan stakeholder dan mitra kerja yang mempunyai program sampai tingkat desa.

11. Peran mitra pembangunan keluarga adalah membangun kerjasama dalam program pembangunan keluarga berdasarkan siklus hidup. BKKBN harus memperkuat kemitraan melalui kerjasama pemanfaatan skema Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Keluarga Harapan dan Operasional Dana Desa, untuk penguatan pembinaan ketahanan keluarga melalui poktan : BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang memiliki dampak keberlangsungan kesertaan ber KB pada PUS anggota poktan.

12. Dalam penggarapan pelayanan Keluarga Berencana harus memperhatikan segmentasi kelompok masyarakat miskin yang intervensinya dapat bersinergi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) serta segmentasi wilayah di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melalui program JKN dan/atau pelayanan bergerak.

13. Integrasi pelayanan keluarga berencana dalam sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan diprioritaskan untuk melakukan pemetaan dan registrasi faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN. Faskes tersebut harus dipenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan termasuk memberikan perlindungan terhadap kasus komplikasi berat dan kegagalan.

14. Perlunya pengembangan pendidikan danpelatihan bidang KKBPK, penguatan kerjasama internasional dan penguatan penelitian/kajian serta penyediaan hasil penelitian/kajian KKBPK bagi perumusan kebijakan.

15. Diperlukan Peta Jalan (Road Map) pengelolaanASN BKKBN dalam rangka menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel termasuk PKB/PLKB Kabupaten dan Kota yang akan dialihkan sebanyak 15.777 orang. Perlu pengawalan terhadap proses pembiayaan dan pengalihan PKB/PLKB.

16. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Program KKBPK untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bersamaan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di seluruh lingkungan kerja serta meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya penerimaan, penyimpaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi. (*)