Perkuat Pelembagaan KB di Daerah

Senin, 27 Februari 2017 | 20:06
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share

INDOPOS.CO.ID - DISPARITAS kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sampai saat ini masih belum merata. Bahkan di beberapa wilayah masih menunjukkan gap (kesenjangan) yang relatif lebar. Disparitas itu bukan hanya terdapat antar Provinsi tetapi juga terjadi di antara kabupaten/kota dalam satu provinsi bahkan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Pencapaian program KKBPK tidak mungkin dapat dicapai sama persis antara satu wilayah dengan wilayah lain, begitu juga hampir mustahil dapat di peroleh capaian kinerja yang sama untuk setiap indikator pada daerah yang berbeda. Karena banyak variabel dan faktor yang turut mempengaruhinya. Namun upaya mengurangi disparitas antara satu wilayah dengan wilayah lain menjadi sebuah keharusan guna memeratakan capaian program KKBPK dengan berbagai indikatornya.

”Kami berharap gap (kesenjangan) yang terjadi selama ini dari waktu ke waktu dapat dikurangi sehingga seluruh masyarakat sebagai sasaran program KKBPK dapat memperoleh manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,’’ harap Surya Chandra Surapati, Kepala BKKBN. Upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut, sinergitas, kolaborasi dan komitmen serta dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja di semua tingkatan menjadi sebuah keniscayaan.

Untuk lebih mendalami persoalan-persoalan penyebab disparitas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota sebagai pemilik program yang memahami wilayah lengkap dengan adat-istiadat, budaya, kebiasaan masyarakatnya diharapkan akan menghasilkan pembahasan yang konstruktif.

Pada gilirannya akan menghasilkan rumusan ”Rencana Aksi” Advokasi, KIE dan Penggerakkan untuk meningkatkan pemerataan capaian indikator prioritas program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di wilayah capaian rendah.

Permasalahan kependudukan dan KB sangat luas dan kompleks dan bukan hanya tanggung jawab BKKBN semata. Untuk itu BKKBN terus berupaya menyinergikan dan menggaungkan tentang pentingnya Program KKBPK pada masyarakat. BKKBN juga terus-menerus menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kerja sama dalam beragam bentuk.

Lewat disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja terhadap Program KKBPK semakin besar dan kerja sama antara pemerintah dan pemerintah daerah semakin erat. Penguatan kelembagaan KB di daerah menjadi salah satu tujuan revitalisasi progam Keluarga Berencana yang mengalami penurunan sejak otonomi daerah.

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan dengan kelembagaan BKKBN saat ini dapat memperkuat peran strategis dalam menjalankan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. ”Ini membuktikan bahwa negara hadir untuk menjawab persoalan kependudukan dan optimalisasi ketahanan keluarga. Target kedepan harus ada di setiap kecamatan kampung KB,” katanya.

Kemudian terkait Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan dialihkan pengelolaannya menjadi pegawai BKKBN. Berdasarkan UU 23/2014 kewenangan pengelolaan tenaga PKB/ PLKB menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun pendayagunaannya tetap di Kabupaten/Kota. Proses serah terima personel, pendanaan, dan dokumentasi (P2D) dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Ciptakan SDM Bersaing di Kacah Global

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya mengejar terealisasinya program agar Indonesia mampu menikmati bonus demografi 2020- 2030. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa. 

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Indonesia menempati urutan keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia diproyeksikan berjumlah 261,9 juta jiwa pada tahun 2017 ini.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menegaskan Pertambahan penduduk terus terjadi dalam jumlah besar karena upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan angka fertilitas total (total fertility rate/TFR) belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Meskipun LPP diproyeksikan menurun dari 1,49 persen per tahun pada periode tahun 2000-2010 menjadi 1,38 persen per tahun pada kurun tahun 2010-2015, lalu menjadi 1,19 persen per tahun pada periode tahun 2015-2020, TFR tertahan di angka 2,6 anak per wanita sesuai hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003, 2007, dan 2012. ”Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, yaitu 2,33 anak per wanita untuk tahun 2016,’’ jelas Surya.

Tantangan menghadang Indonesia karena jumlah yang besar tersebut belum diikuti dengan kualitas penduduk yang baik. Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP), Indonesia berada pada peringkat ke-110 dari 187 negara.

”Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-5 dari 10 negara, lanjut Surya. Berbagai temuan bukti empiris telah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa di masa depan sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan oleh melimpahnya sumber daya alam (SDA). Menurutnya, penduduk seyogianya menjadi sumber daya pembangunan agar mempunyai peran sentral dalam upaya pembangunan bangsa. ”Karena itu, pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan,’’ ujarnya.

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mendukung terutama Cita ke- 5 ”meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Pelayanan keluarga berencana diberikan sepanjang siklus usia reproduksi sementara Program Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Dengan mewujudkan Cita ke-5, diharapkan penduduk Indonesia akan menjadi SDM yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, dilakukan penetapan kebijakan nasional perkembangan kependudukan yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; serta penataan administrasi kependudukan sehingga dapat menyediakan data kependudukan yang akurat menurut nama dan alamat berdasarkan registrasi vital berbasis keluarga.

Dalam hal ini, penelitian dan pengembangan kependudukan memegang peranan penting karena hasil penelitian dan pengembangan kependudukan seyogianya dimanfaatkan sebagai rujukan dan bahan pengambilan kebijakan atau basis data. Keberhasilan pembangunan manusia melalui Program KKBPK sangat bergantung kepada proses perencanaan dan penyusunan strategi yang matang. Tentunya, proses perencanaan dan penyusunan strategi dimaksud harus berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar dapat menuai hasil yang optimal dan tepat sasaran. (adv)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%